Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Munchen/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam beberapa bulan terakhir Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan, kerap menjadi sorotan di jagad maya. Penahanan sejumlah hibah alat peraga bagi SLB, keterlibatan oknum dalam penyelundupan satwa liar, hingga gaya hidup petugas Bea Cukai yang dinilai berlebihan menjadi buah bibir di masyarakat. Bahkan, kekayaan milik Dirjen Bea Cukai pun tak lepas dari endusan warganet.

Menanggapi fenomena yang terjadi, Anggota Komisi XI Puteri Komarudin DPR RI meminta DJBC untuk berbenah memperbaiki pelayanan termasuk memperkuat integritas. Hal ini diharapkan juga dapat menjadi pengingat bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Jadi kami sangat berharap tidak perlu sampai dibilang harus viral dulu baru akhirnya dilayani oleh Bea Cukai. Kan kemarin sempat ada kata-kata seperti itu yang saya yakin juga Pak Asko mendengarnya. Sedih lah gitu sampai ada tanggapan kalau semua kasus harus diviralkan,” katanya kepada Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan jajaran Eselon I Kementerian Keuangan, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Ia juga meminta DJBC untuk berbenah sekaligus mengevaluasi proses bisnis yang dijalankan di kepabeanan. Hal tersebut diharap dapat menimbulkan rasa nyaman dan kepercayaan masyarakat Indonesia bagi instansi tersebut.

“... supaya tetap menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat Indonesia”

“Jadi kita sangat berharap Direktorat Jenderal Bea Cukai bisa sama-sama bebenah memperbaiki pelayanan dan juga mengevaluasi terkait dengan proses bisnis kita di kepabeanan, supaya tetap menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat Indonesia,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Puteri menyayangkan keterlibatan oknum pegawai DJBC yang terlibat dalam kasus perdagangan satwa dilindungi di Ketapang, Kalimantan Barat. Ia mendukung adanya tindakan tegas DJBC yang langsung mencopot oknum pegawai tersebut untuk menghormati proses hukum yang tengah berlaku.

“Kejadian ini tentu jadi pengingat buat DJBC dan tentu seluruh jajaran di Kementerian Keuangan supaya kita bisa sama-sama memperkuat integritas dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Pegawai DJBC ini kan mestinya jadi community protector yang bisa dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia dan tentu sebagai pengawas yang efektif di bidang ekspor impor,” ujar anggota Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puteri juga sempat menyinggung kasus-kasus viral lain yang sempat membuat banyak masyarakat resah dan marah. Seperti terkait dengan tertahannya hibah alat peraga bagi SLB. Ia mengatakan bahwa kejadian ini menimbulkan banyak kekecewaan bagi mereka yang tengah berjuang menyuarakan kesetaraan akses pendidikan bagi difabel.

Tak lupa, legislator Dapil Jawa Barat VII ini mengingatkan agar terus dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan terkait bea dan cukai. Hal ini dinilai masih menjadi batu sandungan dan kerap menimbulkan permasalahan dalam pengaplikasian peraturan yang dilakukan oleh DJBC. (uc/rdn)